Waaa...setelah beberapa hari...prasaan lebih dari 10 hari deh g ngenet...akhirnya i'm BACK!
Setelah bapakku dateng tadi malem dan memberikan uang, akhirnya a bisa terbebas dari hidup 2000 rupiah per hari. Hehe...bisa ngenet lagi deh! Y pasti bisa makan dengan cukup layak deng!
Monday, August 22, 2005
Thursday, August 11, 2005
Innalillahi
Ribuan Pelayat Hadiri Pemakaman Syaikh Ahmad Deedat, Pejuang Da'wah dari Afrika Selatan
Publikasi: 10/08/2005 09:50 WIB
eramuslim- Setelah kehilangan Zainab al Ghazali, muslim dunia dirundung duka, syaikh Ahmad Deedat berpulang ke Rahmatullah.
Ribuan orang dari seluruh Afrika Selatan mengantar jenazah Syaikh Ahmed Deedat ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keranda yang membawa tokoh cendiakawan muslim ini ditutupi kain berwarna hijau dan diusung dari tempat kediamannya di Verulam, Afrika Selatan, sekitar pukul 17.00 sore, Senin (8/8/05) untuk disholatkan di mesjid Wick Street. Sholat jenazah itu diikuti oleh sekitar 1.000 orang jamaah dipimpin oleh ulama terkemuka asal Zambia Mufti Ismail Menk. Setelah itu jasadnya dimakamkan di pemakaman umum Islam di Verulam.Syaikh Ahmad Deedat meninggal dunia hari Senin kemarin setelah menderita sakit dan kelumpuhan hampir 10 tahun lamanya akibat terserang stroke. Syaikh Ahmad Deedat dikenal sebagai pejuang da'wah. Kiprahnya dalam da'wah berhasil meningkatkan status warga muslim di Afrika Selatan, namanya dikenal juga dikenal oleh komunitas muslim di Asia.
Sekilas tentang Ahmad Deedat
Syaikh Ahmad Husain Deedat dilahirkan pada 1 Juli 1918 di distrik Surat, India. Pada tahun 1927, keluarga Deedat hijrah ke Afrika Selatan. Di usia sekolahnya, Ahmad Deedat dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas, tapi karena kekurangan biaya, sekolahnya terputus di tengah jalan dan pada usia yang relatif masih muda, 16 tahun, Ahmad Deedat sudah bekerja mengerjakan berbagai macam pekerjaan, mulai dari berjualan sampai menjadi asisten toko.
Perjuangan Ahmad Deedat untuk meningkatkan kesadaran umat Islam akan agamanya dimulai setelah ia membaca buku berjudul 'The Truth Revealed' karya Izharul Haq D, yang berisi tentang kegiatan misionaris Kristen di kawasan yang kemudian dikenal sebagai British India.
Setelah itu, lebih dari empat dekade Deedat mengabdikan dirinya untuk kegiatan-kegiatan da'wah Islam. Antara lain membuka kelas yang mengkaji tentang injil, memberikan ceramah dan perdebatan soal kitab suci umat Kristiani itu. Ia mendirikan pesantren pertamanya, Assalam, di bagian selatan Afrika yang memberikan pelatihan tentang pengembangan da'wah. Ia juga pendiri Organisasi Da'wah Islam terbesar di dunia, The Islamic Propagation Center International dan menjadi presiden organisasi tersebut.
Sepanjang hidupnya, Deedat sudah menerbitkan lebih dari 20 buku dan menyebarkan jutaan kopi tulisan serta pamflet ke seluruh dunia. Banyak karya-karya tulisannya yang diterjemahkan ke bahasa asing, seperti bahasa Rusia, Urdu, Arab, Bengali, Perancis, Cina, Jepang, Indonesia, Malaysia, Zulu, Belanda, Norwegia dan bahasa lainnya.
Selain itu, beliau juga sudah memberikan ribuan ceramah dan kuliah hampir ke seluruh dunia dan namanya cukup dikenal dan dihormati di kalangan penganut Kristan Evangelis karena debat-debat publik yang sering dilakukannya. Karir Deedat dalam bidang perbandingan agama, telah membawanya melanglang buana ke lima benua. Ia melakukan dialog dengan para pemuka agama Kristen Protestan di Amerika dan Paus Paulus.
Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ketika berada di Arab Saudi bahkan secara pribadi menelpon Syaikh Deedat untuk memberikan selamat atas kontribusinya dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pada tahun 1986, Syaikh Deedat menerima penghargaan bergengsi King Faisal Award karena aktivitasnya yang luar bisa dalam da'wah Islam.
"Dia adalah sebuh ikon. Saya pikir tidak ada seorangpun yang bisa menggantikannya," ujar rekan Sheik Deedat, Suleiman Vahed.
"Dia adalah orang yang sangat terkenal. Dia bisa saja mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah yang bagus, kalau ia mau. Tapi ia selalu menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati sepanjang hidupnya," kata Raihana Badat, yang pernah menjadi tetangga Deedat dan sering menghadiri kegiatan di rumah Deedat. Raihana menambahkan, dalam situasi seperti sekarang ini, umat Islam sangat membutuhkan seorang pemuka Islam seperti Deedat.
Kesuksesan Syaik Deedat ternyata tidak lepas dari dukungan sang istri. Menantu perempuannya, Yasmin mengungkapkan, ibu mertuanya adalah kekuatan bagi Syaikh Deedat. "Beliau adalah seorang yang sangat positif dan terus bersikap positif ketika mendampingi sang suami sakit, beliau tidak pernah mengeluh dengan kondisi suaminya," papar Yasmin.
Ia mengatakan, telepon rumahnya terus berdering menanyakan tentang berita meninggalnya Syaikh Deedat dan orang-orang hampir dari seluruh dunia menyampaikan ungkapan duka cita pada keluarga Sheikh Deedat. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Aamiin. (ln/islamicity/ iol)
Regards,Aa Yogawww.prayoga.netY! : aa_aanang
Publikasi: 10/08/2005 09:50 WIB
eramuslim- Setelah kehilangan Zainab al Ghazali, muslim dunia dirundung duka, syaikh Ahmad Deedat berpulang ke Rahmatullah.
Ribuan orang dari seluruh Afrika Selatan mengantar jenazah Syaikh Ahmed Deedat ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keranda yang membawa tokoh cendiakawan muslim ini ditutupi kain berwarna hijau dan diusung dari tempat kediamannya di Verulam, Afrika Selatan, sekitar pukul 17.00 sore, Senin (8/8/05) untuk disholatkan di mesjid Wick Street. Sholat jenazah itu diikuti oleh sekitar 1.000 orang jamaah dipimpin oleh ulama terkemuka asal Zambia Mufti Ismail Menk. Setelah itu jasadnya dimakamkan di pemakaman umum Islam di Verulam.Syaikh Ahmad Deedat meninggal dunia hari Senin kemarin setelah menderita sakit dan kelumpuhan hampir 10 tahun lamanya akibat terserang stroke. Syaikh Ahmad Deedat dikenal sebagai pejuang da'wah. Kiprahnya dalam da'wah berhasil meningkatkan status warga muslim di Afrika Selatan, namanya dikenal juga dikenal oleh komunitas muslim di Asia.
Sekilas tentang Ahmad Deedat
Syaikh Ahmad Husain Deedat dilahirkan pada 1 Juli 1918 di distrik Surat, India. Pada tahun 1927, keluarga Deedat hijrah ke Afrika Selatan. Di usia sekolahnya, Ahmad Deedat dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas, tapi karena kekurangan biaya, sekolahnya terputus di tengah jalan dan pada usia yang relatif masih muda, 16 tahun, Ahmad Deedat sudah bekerja mengerjakan berbagai macam pekerjaan, mulai dari berjualan sampai menjadi asisten toko.
Perjuangan Ahmad Deedat untuk meningkatkan kesadaran umat Islam akan agamanya dimulai setelah ia membaca buku berjudul 'The Truth Revealed' karya Izharul Haq D, yang berisi tentang kegiatan misionaris Kristen di kawasan yang kemudian dikenal sebagai British India.
Setelah itu, lebih dari empat dekade Deedat mengabdikan dirinya untuk kegiatan-kegiatan da'wah Islam. Antara lain membuka kelas yang mengkaji tentang injil, memberikan ceramah dan perdebatan soal kitab suci umat Kristiani itu. Ia mendirikan pesantren pertamanya, Assalam, di bagian selatan Afrika yang memberikan pelatihan tentang pengembangan da'wah. Ia juga pendiri Organisasi Da'wah Islam terbesar di dunia, The Islamic Propagation Center International dan menjadi presiden organisasi tersebut.
Sepanjang hidupnya, Deedat sudah menerbitkan lebih dari 20 buku dan menyebarkan jutaan kopi tulisan serta pamflet ke seluruh dunia. Banyak karya-karya tulisannya yang diterjemahkan ke bahasa asing, seperti bahasa Rusia, Urdu, Arab, Bengali, Perancis, Cina, Jepang, Indonesia, Malaysia, Zulu, Belanda, Norwegia dan bahasa lainnya.
Selain itu, beliau juga sudah memberikan ribuan ceramah dan kuliah hampir ke seluruh dunia dan namanya cukup dikenal dan dihormati di kalangan penganut Kristan Evangelis karena debat-debat publik yang sering dilakukannya. Karir Deedat dalam bidang perbandingan agama, telah membawanya melanglang buana ke lima benua. Ia melakukan dialog dengan para pemuka agama Kristen Protestan di Amerika dan Paus Paulus.
Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ketika berada di Arab Saudi bahkan secara pribadi menelpon Syaikh Deedat untuk memberikan selamat atas kontribusinya dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pada tahun 1986, Syaikh Deedat menerima penghargaan bergengsi King Faisal Award karena aktivitasnya yang luar bisa dalam da'wah Islam.
"Dia adalah sebuh ikon. Saya pikir tidak ada seorangpun yang bisa menggantikannya," ujar rekan Sheik Deedat, Suleiman Vahed.
"Dia adalah orang yang sangat terkenal. Dia bisa saja mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah yang bagus, kalau ia mau. Tapi ia selalu menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati sepanjang hidupnya," kata Raihana Badat, yang pernah menjadi tetangga Deedat dan sering menghadiri kegiatan di rumah Deedat. Raihana menambahkan, dalam situasi seperti sekarang ini, umat Islam sangat membutuhkan seorang pemuka Islam seperti Deedat.
Kesuksesan Syaik Deedat ternyata tidak lepas dari dukungan sang istri. Menantu perempuannya, Yasmin mengungkapkan, ibu mertuanya adalah kekuatan bagi Syaikh Deedat. "Beliau adalah seorang yang sangat positif dan terus bersikap positif ketika mendampingi sang suami sakit, beliau tidak pernah mengeluh dengan kondisi suaminya," papar Yasmin.
Ia mengatakan, telepon rumahnya terus berdering menanyakan tentang berita meninggalnya Syaikh Deedat dan orang-orang hampir dari seluruh dunia menyampaikan ungkapan duka cita pada keluarga Sheikh Deedat. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Aamiin. (ln/islamicity/ iol)
Regards,Aa Yogawww.prayoga.netY! : aa_aanang
Lucu deh...
Setelah situs resmi pks, www.pk-sejahtera.org di-hack, giliran situs golkar...ptama kbuka si situs golkar, begitu klik jadi toserba Yogya...jail amat si orang"....
sedih ni
Hmmm...uda baca postingan terakhir? yah...baca itu semakin sedih..knp y?setiap langkah terhenti...walau masi terus berusaha untuk melangkah, tapi banyak aral dan halangan. G bole nyerah mestinya...
Ah ya Rabb...sunatullah y....
Ah ya Rabb...sunatullah y....
KPUD Depok tetep k MA...Bagir??? Ke laut aje...
KPUD Kota Depok Tetap Ajukan Upaya PK kepada MA
Bagir, "Keputusan Pengadilan Itu Final"
JAKARTA, (PR).-Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menegaskan, keputusan PengadilanTinggi Jawa Barat yang membatalkan hasil penghitungan suara KPUD Depok sudah final, mengikat dan merupakan upaya hukum terakhir. Karena itu,tidak ada lagi upaya untuk melakukan peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang akan dilakukan kubu Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra."Keputusan pengadilan itu final, bahkan dipaku lagi dalam penjelasan ayat itu yang mengatakan keputusan final itu artinya mengikat dan tidak ada upaya hukum lain," kata Bagir seusai acara pelantikan pejabat eselonI MA di Gedung MA Jakarta, Rabu (10/8). Sebagaimana diberitakan, PT Jabar dalam keputusannya mengabulkan permohonan dari calon Wali kota dan Wakil Wali kota BadrulKamal/Syihabudin Ahmad (BKSA)serta menyatakan keputusan KPUD Kota DepokNo.17/2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Depok yangmemenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra denganperolehan 232.610 suara, batal. Atas putusannya tersebut, PT Jabar menetapkan hasil suara yang benaradalah 269.551 suara untuk pasangan BKSA, sedangkan pasangan NurMahmudi/Yuyun mendapatkan 204.828 suara. PKS menyatakan keberatan terhadap putusan PT yang dinilai cacat hukumkarena keputusannya dikeluarkan lebih dari 14 hari sejak diterimanyapermohonan oleh PT Jabar. Permohonan tersebut diterima PT Jabar pada 11Juli 2005 dan baru diputus pada 4 Agustus 2005. Untuk itu, PKS akanmengajukan PK terhadap putusan PT Jabar tersebut.Hanya, sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 UU No.32 tahun 2004 tentangPelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pengadilan Tinggi adalah upaya hukumpertama dan terakhir yang mengadili sengketa hasil pilkada. Keputusan PTtersebut bersifat final dan mengikat, meski di UU No.5 tahun 2004tentang MA disebutkan adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauankembali. Karena keputusan itu mengacu pada UU No.32 tahun 2004 sehinggaputusan PT Jabar bersifat final. Bagir mengakui bahwa dalam hukum memang bisa terjadi bad law atau goodlaw. Tapi, dalam kasus Pilkada Depok tersebut, Undang-undang telahmenjadi ikatan yang nyata. Panel hakimMeski demikian, menurut Bagir, MA tidak tinggal diam dan telah membentukpanel yang terdiri atas lima hakim agung untuk mengumpulkan data danmempelajari keputusan PT tersebut meski dikatakannya panel tersebuttidak bisa mengubah keputusan pengadilan tersebut. Panel tersebut diketuai oleh Hakim Agung Paulus Effendy Lotulung danberanggotakan Ketua Muda Pidana Umum Parman Suparman, Ketua Muda PerdataArifin A. Tumpa, dan Hakim Agung Djoko Sarwoko. "Kita upayakan untukmempelajari meski jika ditemukan keganjilan pada keputusan tersebut punkita tidak bisa apa-apa. Hasil diskusi panel tersebut akan dilaporkanpada pimpinan MA untuk menentukan langkah-langkah apa yang harusdilakukan oleh MA terkait masalah pilkada di luar peninjauan kembaliputusan PT," kata Bagir Manan. Menurutnya, pimpinan MA dapat memahami perasaan pihak PKS yang sertapasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra yang dikalahkan olehputusan PT Jabar. "Rasa kecewa pihak PKS dapat kita pahami, tetapiputusan pengadilan adalah hukum yang final, bukan masalah politik," kataBagir. Tidak etisKetua Badan Pemenangan Pemilu PKS Muhammad Razikun menilai, pernyataanKetua MA bahwa putusan PT Jabar sudah final dan mengikat serta MA takbisa berbuat apa-apa dinilai tidak pantas. "Pernyataan itu amat politisdan tidak etis diucapkan oleh seorang Ketua MA. Prosesnya belum dimulaidan MA baru membentuk tim yang akan bekerja mulai Kamis (11/8), tapiBagir Manan sudah bicara kesimpulannya," kata RazikunMenurut Razikun, pernyataan Bagir Manan itu sudah mencampuri urusanpolitik dengan mangatasnamakan hukum. Dengan pernyataan itu, Bagir Manantak hanya mendahului tim yang baru dibentuk, melainkan juga telahberupaya membungkam para pencari keadilan.Sebagai pemimpin Mahkamah Agung, lanjut Raizkun, seharusnya Bagirmemberi raung dan kesempatan bagi siapa pun untuk mencari keadilan. "Bagi PKS, pernyataan itu tidak saja menjadi tragedi dunia peradilan.Lebih dari itu, menunjukkan seolah-olah MA sudah jadi lembaga yang tidakindependen. Selain membodohi rakyat yang merindukan keadilan,pernyataannya itu telah berusaha memengaruhi upaya-upaya pengujian atauproses hukum yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk. Termasuk upayaPK yang diajukan KPUD Depok dan KPUD jabar ke MA," tutur Razikun.Protes keras juga datang dari DBD PKS Depok. Mereka menilai pernyataanKetua MA itu naif. "Ketua seakan menutup mata dan tidak bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan hukum dan keadilan oleh lembaga PTJabar," kata Ketua DPD PKD Depok Prihandoko. PPK Beji bantahSementara itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Beji, Kota Depokmembantah salinan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Nomor01/Pilkada/2005/PT.BDG pada 4 Agustus 2005 dalam perkara antara pasangancalon nomor 3 Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad dengan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Depok. Dalam salinan tentang Pokok Perkara, Pertimbangan Hukum hal 64 ditulisBukti P-25: "di Kelurahan Beji, Kec. Beji terdapat 26.936 orang yangtidak terdaftar di DPT maupun di TPS yang bersangkutan tetap ikutmencoblos untuk penggelembungan suara bagi pasangan nomor 5".Dalam keterangan tertulis PPK Beji yang diterima Redaksi "PR", Rabu(10/8), dan ditandatangani ketuanya, Zaini Ismail, serta tiga anggotalainnya, ditegaskan sanggahan atas salinan putusan PT Jabar tersebut."Jumlah 26.936 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan ikut memilih diTPS berada di Kelurahan Beji, itu tidak benar dan tidak ada bukti apapun yang bisa menguatkan. Faktanya, jumlah DPT se-Kelurahan Beji adalah25.756 orang. Jumlah pemilih sesuai DPT yang memberikan hak pilihsejumlah 16.406 orang, ditambah jumlah pemilih dari 16.002 suara sahditambah 454 suara tidak sah," ungkap Zaini Ismail.Jadi, tegasnya, tidak mungkin terjadi penggelembungan suara melebihijumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang memberikan suara (16.456 orang)atau melebihi jumlah perolehan suara yang ada (16.456 orang). Apalagi,melebihi jumlah DPT se-Kelurahan Beji.Ditegaskan, seandainya 26.936 orang itu diklaim semua memilih kepasangan calon nomor 5 (Nur Mahmudi-Yuyun Wirasaputra) adalah tuduhanyang sangat tidak berdasar dan mengada-ada. "Sebab, sangat sulitmembuktikannya, karena pemungutan suara di bilik suara adalah langsung,umum, bebas, dan rahasia," tegas Zaini Ismail.Seandainya 26.936 orang semua memilih ke pasangan calon nomor 5 (NurMahmudi-Yuyun Wirasaputra), lanjut Zaini, secara logika perolehan suarapasangan calon nomor 5 lebih dari atau minimal sama dengan 26.936 suara."Kenyataannya, perolehan suara pasangan nomor 5 se-Kec. Beji hanya24.029 suara, artinya tidak mungkin terjadi penggelembungan suaramelebihi perolehan suara yang ada," kata Zaini.Dari fakta-fakta tersebut, PPK Beji menyatakan bahwa di Kec. Beji tidakada penggelembungan suara seperti yang dituduhkan TPF pasangan calonnomor 3 (Badrul Kamal-Shihabuddin Ahmad). Saksi yang dihadirkan dalampersidangan oleh pasangan calon nomor 3 telah melakukan kebohongan dansaksi palsu. "PPK Beji juga merasa dicemarkan nama baik dengan adanyadata dan kesaksian palsu yang dihadirkan dalam pengadilan yang dibawaoleh pasangan calon nomor 3," tuturnya.Ditegaskan, penggelembungan suara yang dituduhkan TPF pasangan calonnomor 3 dan digunakan untuk mengurangi perolehan suara pasangan nomor 5adalah tindakan "kezaliman" yang mengkhianati pilihan pendukungnya. "PPKBeji mendukung sepenuhnya usaha-usaha KPUD Depok dan KPU Provinsi Jabaruntuk mengajukan PK kepada MA karena adanya bukti-bukti baru yang kamihadirkan," tegasnya.Tetap ajukan PKSementara itu, menanggapi pernyataan Ketua MA Bagir Manan, KPUD KotaDepok menegaskan tidak mengendurkan iktikad untuk mengajukan upaya PKkepada MA. "Saya kira pendapat itu merupakan pendapat pribadi. Kamimengenyampingkan pernyataan tersebut dan sudah serius untuk melakukanupaya PK kepada MA, karena kami sudah haqqul yakin bahwa seluruh prosesdan prosedur yang kami jalankan pada Pilkada Kota Depok sudah benar,"ungkap Ketua KPUD Kota Depok Zulfadli kepada wartawan, usai pertemuandengan KPU Jabar di Sekretariat KPU Jabar di Bandung, Rabu (10/8).Ia juga meluruskan pemberitaan hari ini pada Rabu (10/8) di halaman 1yang memberitakan bahwa "Nur Mahmudi datang ke Komisi Yudisialbersama......, Ketua KPUD Depok, dan sejumlah pengurus Partai KeadilanSejahtera...." Saya selaku Ketua KPU Depok tidak pernah datang ke KomisiYudisial. Apalagi, bersama-sama dengan calon wali kota tertentu daripartai tertentu. Pada saat itu, Selasa (9/8), saya berada di tempat lainmelaksanakan tugas tertentu," jelasnya.Pihaknya juga sudah mengonfirmasi kepada para anggota dan sekretaris."Ternyata tidak ada seorang pun dari KPUD Depok yang mendatangi KomisiYudisial," tegas Zulfadli.Di sisi lain, Ketua KPU Jabar Setia Permana belum mengungkapkankepastian pengajuan PK kepada MA. "Sebetulnya yang mengajukan langsungadalah KPUD Kota Depok. Namun, terkait fungsi supervisi, KPU Jabar yangmenyediakan tim hukum yang akan mendampingi KPUD Depok," katanya.Menurut Setia, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan kepastianpengajuan memori PK kepada MA itu kepada khalayak melalui media."Persiapan kami hampir 100 persen. Perlu ditegaskan, upaya hukum yangkami lakukan bukan untuk mendukung calon tertentu atau partai tertentu.Upaya kami sama sekali tidak terkait dengan hal itu," tuturnya.Tim ligitasi yang akan mendampingi KPUD Kota Depok melalui supervisi KPUJabar terdiri dari Absar Kartabrata, Agustinus Pohan, dan HenidarLestopo. Sedangkan konsultan terdiri dari Indra Perwira dan Asep Warlan."Tim hukum sudah diberikan surat kuasa pada 5 Agustus lalu," katanya.Aksi OKPSementara itu, Gedung Sate Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jabar didatangiseribu lebih orang dari organisasi karya pemuda di Kota Bandung, Rabu(10/8). Mereka antara lain berasal dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS),Pemuda Pancasila (PP), Gapensa, Gasibu, GMBI, FKPPI, AMPI, PPM, dll. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung keputusan PT Jabar menganulirraihan suara pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra. Selain itu,massa dari beberapa OKP tersebut mengecam tindakan anggota DPRD Jabardari Fraksi PKS yang ikut berpartisipasi turun ke jalan bersama ribuankader dan simpatisasi PKS pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.Dengan dipimpin Ketua Distrik AMS Kota Bandung Jhonny Hidayat yang jugaanggota DPRD Kota Bandung, perwakilan massa OKP sempat memasuki GedungDPRD Jabar untuk menemui unsur pimpinan dan menyampaikan tuntutan. Didepan ruangan Fraksi PKS, mereka sempat melakukan orasi yang mengecamtindakan beberapa anggota legislatif dari FPKS. Menurut Jhonny, aksi unjuk rasa tersebut untuk mengajak semua elemenmenjunjung tinggi supremasi hukum. "Jika ada yang tidak puas, adamekanisme hukum yang mengaturnya, tidak dengan langkah-langkah yangberpotensi menyulut konflik dalam masyarakat. Kami tidak berharap adanyadampak pada situasi dan kondisi Kota Bandung menjadi tidak kondusif,"katanya."Quick count"Di sisi lain, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)mempertanyakan dasar penetapan PT Jabar tentang hasil Pilkada KotaDepok. Pada Pilkada Depok, JPPR yang terdiri dari beberapa ormas dan LSM(antara lain Dikti Muhammadiyah, Ahimsa, Elsham Papua, Fatayat NU, JIL,Lakpesdam NU, Pemuda Muhammadiyah, dll.) juga melakukan quick countsebagai pembanding. Dari perhitungan cepat tersebut, muncul hasilpasangan Abdul Wahab-Ilham Wijaya 5,8 persen, Harun Heryana-M. Farkhan4,1 persen, Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 38,2 persen, YusRuswandi-Soetadi Dipowongso 5,4 persen dan Nur Mahmudi Ismail-YuyunWirasaputra 43,2 persen. "Tingkat kepercayaan quick count 99 persen dansampling error 1 persen," ungkap Koordinator Nasional JPPR Adung A.Rochman dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8).Menyikapi putusan PT Jabar, JPPR menyerukan PT Jabar memublikasikanhasil putusannya kepada publik sebagai bentuk transparansi peradilan."Jika tidak dilakukan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakatterhadap independensi peradilan," tegasnya.JPPR mempertanyakan dasar-dasar dan argumen serta bukti dari keputusanPT Jabar yang langsung memutuskan perubahan perolehan suara. "Dari manasuara Badrul Kamal-Syihabuddin bertambah dan dari mana perolehan suaraNur Mahmudi-Yuyun bisa berkurang," tanya Adung. JPPR mendorong pihakyang tidak puas dengan keputusan PT Jabar untuk melakukan upaya-upayahukum sesuai dengan prosedur perundang-undangan.(A-83/A-64)***http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/11/0101.htm
Bagir, "Keputusan Pengadilan Itu Final"
JAKARTA, (PR).-Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menegaskan, keputusan PengadilanTinggi Jawa Barat yang membatalkan hasil penghitungan suara KPUD Depok sudah final, mengikat dan merupakan upaya hukum terakhir. Karena itu,tidak ada lagi upaya untuk melakukan peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang akan dilakukan kubu Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra."Keputusan pengadilan itu final, bahkan dipaku lagi dalam penjelasan ayat itu yang mengatakan keputusan final itu artinya mengikat dan tidak ada upaya hukum lain," kata Bagir seusai acara pelantikan pejabat eselonI MA di Gedung MA Jakarta, Rabu (10/8). Sebagaimana diberitakan, PT Jabar dalam keputusannya mengabulkan permohonan dari calon Wali kota dan Wakil Wali kota BadrulKamal/Syihabudin Ahmad (BKSA)serta menyatakan keputusan KPUD Kota DepokNo.17/2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Depok yangmemenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra denganperolehan 232.610 suara, batal. Atas putusannya tersebut, PT Jabar menetapkan hasil suara yang benaradalah 269.551 suara untuk pasangan BKSA, sedangkan pasangan NurMahmudi/Yuyun mendapatkan 204.828 suara. PKS menyatakan keberatan terhadap putusan PT yang dinilai cacat hukumkarena keputusannya dikeluarkan lebih dari 14 hari sejak diterimanyapermohonan oleh PT Jabar. Permohonan tersebut diterima PT Jabar pada 11Juli 2005 dan baru diputus pada 4 Agustus 2005. Untuk itu, PKS akanmengajukan PK terhadap putusan PT Jabar tersebut.Hanya, sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 UU No.32 tahun 2004 tentangPelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pengadilan Tinggi adalah upaya hukumpertama dan terakhir yang mengadili sengketa hasil pilkada. Keputusan PTtersebut bersifat final dan mengikat, meski di UU No.5 tahun 2004tentang MA disebutkan adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauankembali. Karena keputusan itu mengacu pada UU No.32 tahun 2004 sehinggaputusan PT Jabar bersifat final. Bagir mengakui bahwa dalam hukum memang bisa terjadi bad law atau goodlaw. Tapi, dalam kasus Pilkada Depok tersebut, Undang-undang telahmenjadi ikatan yang nyata. Panel hakimMeski demikian, menurut Bagir, MA tidak tinggal diam dan telah membentukpanel yang terdiri atas lima hakim agung untuk mengumpulkan data danmempelajari keputusan PT tersebut meski dikatakannya panel tersebuttidak bisa mengubah keputusan pengadilan tersebut. Panel tersebut diketuai oleh Hakim Agung Paulus Effendy Lotulung danberanggotakan Ketua Muda Pidana Umum Parman Suparman, Ketua Muda PerdataArifin A. Tumpa, dan Hakim Agung Djoko Sarwoko. "Kita upayakan untukmempelajari meski jika ditemukan keganjilan pada keputusan tersebut punkita tidak bisa apa-apa. Hasil diskusi panel tersebut akan dilaporkanpada pimpinan MA untuk menentukan langkah-langkah apa yang harusdilakukan oleh MA terkait masalah pilkada di luar peninjauan kembaliputusan PT," kata Bagir Manan. Menurutnya, pimpinan MA dapat memahami perasaan pihak PKS yang sertapasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra yang dikalahkan olehputusan PT Jabar. "Rasa kecewa pihak PKS dapat kita pahami, tetapiputusan pengadilan adalah hukum yang final, bukan masalah politik," kataBagir. Tidak etisKetua Badan Pemenangan Pemilu PKS Muhammad Razikun menilai, pernyataanKetua MA bahwa putusan PT Jabar sudah final dan mengikat serta MA takbisa berbuat apa-apa dinilai tidak pantas. "Pernyataan itu amat politisdan tidak etis diucapkan oleh seorang Ketua MA. Prosesnya belum dimulaidan MA baru membentuk tim yang akan bekerja mulai Kamis (11/8), tapiBagir Manan sudah bicara kesimpulannya," kata RazikunMenurut Razikun, pernyataan Bagir Manan itu sudah mencampuri urusanpolitik dengan mangatasnamakan hukum. Dengan pernyataan itu, Bagir Manantak hanya mendahului tim yang baru dibentuk, melainkan juga telahberupaya membungkam para pencari keadilan.Sebagai pemimpin Mahkamah Agung, lanjut Raizkun, seharusnya Bagirmemberi raung dan kesempatan bagi siapa pun untuk mencari keadilan. "Bagi PKS, pernyataan itu tidak saja menjadi tragedi dunia peradilan.Lebih dari itu, menunjukkan seolah-olah MA sudah jadi lembaga yang tidakindependen. Selain membodohi rakyat yang merindukan keadilan,pernyataannya itu telah berusaha memengaruhi upaya-upaya pengujian atauproses hukum yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk. Termasuk upayaPK yang diajukan KPUD Depok dan KPUD jabar ke MA," tutur Razikun.Protes keras juga datang dari DBD PKS Depok. Mereka menilai pernyataanKetua MA itu naif. "Ketua seakan menutup mata dan tidak bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan hukum dan keadilan oleh lembaga PTJabar," kata Ketua DPD PKD Depok Prihandoko. PPK Beji bantahSementara itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Beji, Kota Depokmembantah salinan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Nomor01/Pilkada/2005/PT.BDG pada 4 Agustus 2005 dalam perkara antara pasangancalon nomor 3 Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad dengan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Depok. Dalam salinan tentang Pokok Perkara, Pertimbangan Hukum hal 64 ditulisBukti P-25: "di Kelurahan Beji, Kec. Beji terdapat 26.936 orang yangtidak terdaftar di DPT maupun di TPS yang bersangkutan tetap ikutmencoblos untuk penggelembungan suara bagi pasangan nomor 5".Dalam keterangan tertulis PPK Beji yang diterima Redaksi "PR", Rabu(10/8), dan ditandatangani ketuanya, Zaini Ismail, serta tiga anggotalainnya, ditegaskan sanggahan atas salinan putusan PT Jabar tersebut."Jumlah 26.936 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan ikut memilih diTPS berada di Kelurahan Beji, itu tidak benar dan tidak ada bukti apapun yang bisa menguatkan. Faktanya, jumlah DPT se-Kelurahan Beji adalah25.756 orang. Jumlah pemilih sesuai DPT yang memberikan hak pilihsejumlah 16.406 orang, ditambah jumlah pemilih dari 16.002 suara sahditambah 454 suara tidak sah," ungkap Zaini Ismail.Jadi, tegasnya, tidak mungkin terjadi penggelembungan suara melebihijumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang memberikan suara (16.456 orang)atau melebihi jumlah perolehan suara yang ada (16.456 orang). Apalagi,melebihi jumlah DPT se-Kelurahan Beji.Ditegaskan, seandainya 26.936 orang itu diklaim semua memilih kepasangan calon nomor 5 (Nur Mahmudi-Yuyun Wirasaputra) adalah tuduhanyang sangat tidak berdasar dan mengada-ada. "Sebab, sangat sulitmembuktikannya, karena pemungutan suara di bilik suara adalah langsung,umum, bebas, dan rahasia," tegas Zaini Ismail.Seandainya 26.936 orang semua memilih ke pasangan calon nomor 5 (NurMahmudi-Yuyun Wirasaputra), lanjut Zaini, secara logika perolehan suarapasangan calon nomor 5 lebih dari atau minimal sama dengan 26.936 suara."Kenyataannya, perolehan suara pasangan nomor 5 se-Kec. Beji hanya24.029 suara, artinya tidak mungkin terjadi penggelembungan suaramelebihi perolehan suara yang ada," kata Zaini.Dari fakta-fakta tersebut, PPK Beji menyatakan bahwa di Kec. Beji tidakada penggelembungan suara seperti yang dituduhkan TPF pasangan calonnomor 3 (Badrul Kamal-Shihabuddin Ahmad). Saksi yang dihadirkan dalampersidangan oleh pasangan calon nomor 3 telah melakukan kebohongan dansaksi palsu. "PPK Beji juga merasa dicemarkan nama baik dengan adanyadata dan kesaksian palsu yang dihadirkan dalam pengadilan yang dibawaoleh pasangan calon nomor 3," tuturnya.Ditegaskan, penggelembungan suara yang dituduhkan TPF pasangan calonnomor 3 dan digunakan untuk mengurangi perolehan suara pasangan nomor 5adalah tindakan "kezaliman" yang mengkhianati pilihan pendukungnya. "PPKBeji mendukung sepenuhnya usaha-usaha KPUD Depok dan KPU Provinsi Jabaruntuk mengajukan PK kepada MA karena adanya bukti-bukti baru yang kamihadirkan," tegasnya.Tetap ajukan PKSementara itu, menanggapi pernyataan Ketua MA Bagir Manan, KPUD KotaDepok menegaskan tidak mengendurkan iktikad untuk mengajukan upaya PKkepada MA. "Saya kira pendapat itu merupakan pendapat pribadi. Kamimengenyampingkan pernyataan tersebut dan sudah serius untuk melakukanupaya PK kepada MA, karena kami sudah haqqul yakin bahwa seluruh prosesdan prosedur yang kami jalankan pada Pilkada Kota Depok sudah benar,"ungkap Ketua KPUD Kota Depok Zulfadli kepada wartawan, usai pertemuandengan KPU Jabar di Sekretariat KPU Jabar di Bandung, Rabu (10/8).Ia juga meluruskan pemberitaan hari ini pada Rabu (10/8) di halaman 1yang memberitakan bahwa "Nur Mahmudi datang ke Komisi Yudisialbersama......, Ketua KPUD Depok, dan sejumlah pengurus Partai KeadilanSejahtera...." Saya selaku Ketua KPU Depok tidak pernah datang ke KomisiYudisial. Apalagi, bersama-sama dengan calon wali kota tertentu daripartai tertentu. Pada saat itu, Selasa (9/8), saya berada di tempat lainmelaksanakan tugas tertentu," jelasnya.Pihaknya juga sudah mengonfirmasi kepada para anggota dan sekretaris."Ternyata tidak ada seorang pun dari KPUD Depok yang mendatangi KomisiYudisial," tegas Zulfadli.Di sisi lain, Ketua KPU Jabar Setia Permana belum mengungkapkankepastian pengajuan PK kepada MA. "Sebetulnya yang mengajukan langsungadalah KPUD Kota Depok. Namun, terkait fungsi supervisi, KPU Jabar yangmenyediakan tim hukum yang akan mendampingi KPUD Depok," katanya.Menurut Setia, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan kepastianpengajuan memori PK kepada MA itu kepada khalayak melalui media."Persiapan kami hampir 100 persen. Perlu ditegaskan, upaya hukum yangkami lakukan bukan untuk mendukung calon tertentu atau partai tertentu.Upaya kami sama sekali tidak terkait dengan hal itu," tuturnya.Tim ligitasi yang akan mendampingi KPUD Kota Depok melalui supervisi KPUJabar terdiri dari Absar Kartabrata, Agustinus Pohan, dan HenidarLestopo. Sedangkan konsultan terdiri dari Indra Perwira dan Asep Warlan."Tim hukum sudah diberikan surat kuasa pada 5 Agustus lalu," katanya.Aksi OKPSementara itu, Gedung Sate Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jabar didatangiseribu lebih orang dari organisasi karya pemuda di Kota Bandung, Rabu(10/8). Mereka antara lain berasal dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS),Pemuda Pancasila (PP), Gapensa, Gasibu, GMBI, FKPPI, AMPI, PPM, dll. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung keputusan PT Jabar menganulirraihan suara pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra. Selain itu,massa dari beberapa OKP tersebut mengecam tindakan anggota DPRD Jabardari Fraksi PKS yang ikut berpartisipasi turun ke jalan bersama ribuankader dan simpatisasi PKS pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.Dengan dipimpin Ketua Distrik AMS Kota Bandung Jhonny Hidayat yang jugaanggota DPRD Kota Bandung, perwakilan massa OKP sempat memasuki GedungDPRD Jabar untuk menemui unsur pimpinan dan menyampaikan tuntutan. Didepan ruangan Fraksi PKS, mereka sempat melakukan orasi yang mengecamtindakan beberapa anggota legislatif dari FPKS. Menurut Jhonny, aksi unjuk rasa tersebut untuk mengajak semua elemenmenjunjung tinggi supremasi hukum. "Jika ada yang tidak puas, adamekanisme hukum yang mengaturnya, tidak dengan langkah-langkah yangberpotensi menyulut konflik dalam masyarakat. Kami tidak berharap adanyadampak pada situasi dan kondisi Kota Bandung menjadi tidak kondusif,"katanya."Quick count"Di sisi lain, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)mempertanyakan dasar penetapan PT Jabar tentang hasil Pilkada KotaDepok. Pada Pilkada Depok, JPPR yang terdiri dari beberapa ormas dan LSM(antara lain Dikti Muhammadiyah, Ahimsa, Elsham Papua, Fatayat NU, JIL,Lakpesdam NU, Pemuda Muhammadiyah, dll.) juga melakukan quick countsebagai pembanding. Dari perhitungan cepat tersebut, muncul hasilpasangan Abdul Wahab-Ilham Wijaya 5,8 persen, Harun Heryana-M. Farkhan4,1 persen, Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 38,2 persen, YusRuswandi-Soetadi Dipowongso 5,4 persen dan Nur Mahmudi Ismail-YuyunWirasaputra 43,2 persen. "Tingkat kepercayaan quick count 99 persen dansampling error 1 persen," ungkap Koordinator Nasional JPPR Adung A.Rochman dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8).Menyikapi putusan PT Jabar, JPPR menyerukan PT Jabar memublikasikanhasil putusannya kepada publik sebagai bentuk transparansi peradilan."Jika tidak dilakukan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakatterhadap independensi peradilan," tegasnya.JPPR mempertanyakan dasar-dasar dan argumen serta bukti dari keputusanPT Jabar yang langsung memutuskan perubahan perolehan suara. "Dari manasuara Badrul Kamal-Syihabuddin bertambah dan dari mana perolehan suaraNur Mahmudi-Yuyun bisa berkurang," tanya Adung. JPPR mendorong pihakyang tidak puas dengan keputusan PT Jabar untuk melakukan upaya-upayahukum sesuai dengan prosedur perundang-undangan.(A-83/A-64)***http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/11/0101.htm
Monday, August 08, 2005
KPUD Depok tolak Putusan PT Jabar
KPUD Kota Depok Tolak Keputusan Pengadilan
Minggu, 07 Agustus 2005 18:05 WIB
TEMPO Interaktif, Depok:Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Depok menolak hasil keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
"Rapat pleno KPUD kemarin malam menolak keputusan Pengadilan Tinggi Jawa
Barat," ungkap Kurtifah Wijaya, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Minggu
(7/8).
Menurutnya, rapat yang dihadiri ketua dan para anggota KPUD Depok itu
berlangsung 5 Agustus. Keputusan rapat pleno itu di antaranya menyatakan
menghormati putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang
diberi pendelegasian kewenangan oleh Makamah Agung untuk
memutuskan sengketa hasil pilkada. Namun, KPUD berbeda pendapat dengan
majelis hakim karena KPU Kota Depok telah melakukan penghitungan suara
pilkada dengan benar.
Oleh karena itu KPU Kota Depok meminta bantuan KPU Provinsi Jawa barat
agar menugaskan tim hukumnya untuk melakukan upaya hukum terhadap
putusan pengadilan tinggi tersebut. Selain itu, KPUD belum dapat
memberikan tanggapan lebih lanjut karena sampai saat ini belum menerima
salinan putusan pengadilan tinggi itu.
Ketika ditanya tanggapannya mengenai sikap DPRD Depok, Kurtifah menjawab
posisinya bukan untuk mengambil keputusan. "DPRD tidak bertugas untuk
memutuskan hasil pilkada, fungsinya hanya meneruskan hasil KPUD ke
gubernur," ujarnya.
Untuk itu Kurtifah meminta agar anggota Dewan menggunakan hati nuraninya
dalam menyikapi masalah ini. "Mereka harus melihat realitasnya agar
masyarakat tahu bagaimana sikap mereka," tuturnya.
Menurutnya, surat keputusan KPUD Kota Depok hingga saat ini sudah sampai
di gubernur, namun ia tidak tahu mengapa intitusi tersebut terkesan lama
meneruskannya ke Mendagri. "Sejak tanggal 26 Juli sudah diserahkan oleh
sekretaris dewan langsung ke gubernur, tapi saya tidak tahu alasanya
kenapa gubernur terkesan lama meneruskannya ke Mendagri," kata Kurtifah.
Minggu, 07 Agustus 2005 18:05 WIB
TEMPO Interaktif, Depok:Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Depok menolak hasil keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
"Rapat pleno KPUD kemarin malam menolak keputusan Pengadilan Tinggi Jawa
Barat," ungkap Kurtifah Wijaya, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Minggu
(7/8).
Menurutnya, rapat yang dihadiri ketua dan para anggota KPUD Depok itu
berlangsung 5 Agustus. Keputusan rapat pleno itu di antaranya menyatakan
menghormati putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang
diberi pendelegasian kewenangan oleh Makamah Agung untuk
memutuskan sengketa hasil pilkada. Namun, KPUD berbeda pendapat dengan
majelis hakim karena KPU Kota Depok telah melakukan penghitungan suara
pilkada dengan benar.
Oleh karena itu KPU Kota Depok meminta bantuan KPU Provinsi Jawa barat
agar menugaskan tim hukumnya untuk melakukan upaya hukum terhadap
putusan pengadilan tinggi tersebut. Selain itu, KPUD belum dapat
memberikan tanggapan lebih lanjut karena sampai saat ini belum menerima
salinan putusan pengadilan tinggi itu.
Ketika ditanya tanggapannya mengenai sikap DPRD Depok, Kurtifah menjawab
posisinya bukan untuk mengambil keputusan. "DPRD tidak bertugas untuk
memutuskan hasil pilkada, fungsinya hanya meneruskan hasil KPUD ke
gubernur," ujarnya.
Untuk itu Kurtifah meminta agar anggota Dewan menggunakan hati nuraninya
dalam menyikapi masalah ini. "Mereka harus melihat realitasnya agar
masyarakat tahu bagaimana sikap mereka," tuturnya.
Menurutnya, surat keputusan KPUD Kota Depok hingga saat ini sudah sampai
di gubernur, namun ia tidak tahu mengapa intitusi tersebut terkesan lama
meneruskannya ke Mendagri. "Sejak tanggal 26 Juli sudah diserahkan oleh
sekretaris dewan langsung ke gubernur, tapi saya tidak tahu alasanya
kenapa gubernur terkesan lama meneruskannya ke Mendagri," kata Kurtifah.
G jadi aksi...LAGI...
Hmm..hari ini BEM KEMA Unpad mau aksi ke depan STPDN, nyambut SBY yang mau dateng untuk ngukuhin angkatan ke-13 STPDN, calon-calon pejabat....
Padahal di Bandung ada aksi nuntut pilkada Depok.
Sebagai pengurus yang nurut, a dateng ke aksi BEM, j9 uda standby di tempat janjian..hehe;p Karena diundur satu jam karena SBY ngubah jadwal, akhirnya ke tempat service kompi dulu, eh..tutup taunya. Ya uda a balik ke sekre bwat bikin poster. Baru 10 poster a bikin, anak"dateng...PERUBAHAN RENCANA.... Akhirnya setelah di briefing kita pergi ke PANGDAm, di sana uda ada yang aksi dengan buanyak banget polisi! Hmmm...anak kiri si yang aksi ama beberapa masyarakat.
Pas di pangdam, dapet keputusan akhwat ndak boleh ikut...hix...='( padahal kan pengen, tapi daripada ntar nyusahin co"nya akhirnya g ikut deh...
Susa y kalo banyak yang sayang sama akhwat..wekekek;p Yah...walo kcil, tapi a uda bikinin poster stidaknya... Eh trus di jalan ktemu akhwat yang mau ikut aksi, akhirnya a suru pulang deh....
Padahal di Bandung ada aksi nuntut pilkada Depok.
Sebagai pengurus yang nurut, a dateng ke aksi BEM, j9 uda standby di tempat janjian..hehe;p Karena diundur satu jam karena SBY ngubah jadwal, akhirnya ke tempat service kompi dulu, eh..tutup taunya. Ya uda a balik ke sekre bwat bikin poster. Baru 10 poster a bikin, anak"dateng...PERUBAHAN RENCANA.... Akhirnya setelah di briefing kita pergi ke PANGDAm, di sana uda ada yang aksi dengan buanyak banget polisi! Hmmm...anak kiri si yang aksi ama beberapa masyarakat.
Pas di pangdam, dapet keputusan akhwat ndak boleh ikut...hix...='( padahal kan pengen, tapi daripada ntar nyusahin co"nya akhirnya g ikut deh...
Susa y kalo banyak yang sayang sama akhwat..wekekek;p Yah...walo kcil, tapi a uda bikinin poster stidaknya... Eh trus di jalan ktemu akhwat yang mau ikut aksi, akhirnya a suru pulang deh....
Sunday, August 07, 2005
Ngaret...
Hari ini setelah aku pergi dari kosan jam setengah 6, a ke warnet 5 menit doang, soalnya a mesti rapat j6. Nyampe tempat rapat, blum ada yang dateng...dan akhirnya rapat dimulai jam 06.25. A izin jam 06.55 karena ada TOT j7. Nyampe tempat TOT, acara belum dimulai, nanya ke panitia acara dimulai j7.30, akhirnya a kmebali ke t4 rapat j7.15, ngasi laporan trus 7.30 a kembali ke tempat TOT, masih belum dimulai saudara-saudara! Perlu diingat kedua temapt tadi dapat dicapai dengan berjalan dalam waktu 5 menit, kalo lari 3 menitlah.
Heran, di undangan j7 tapi sebenernya acara dimulai j stg8, dengan alasan antisipasi kengaretan. Pengen ngejitak tu panitia...g tau apa masi bgitu banyak kerjaan yang bisa dilakukan dengan waktu setengah jam...a uda lari"bolak-balik...a uda ngehargain mereka, tapi mereka yang ngundang kita g ngehargain sama sekali.... Mau kapan seseorang dipaksa tepat waktu kalo selalu ada alokasi waktu terlambat.
BT...padahal a bisa k warnet lebih lama, baca banyak info. A bisa ikut rapat lebih lama...a g usah lari"....
Heran, di undangan j7 tapi sebenernya acara dimulai j stg8, dengan alasan antisipasi kengaretan. Pengen ngejitak tu panitia...g tau apa masi bgitu banyak kerjaan yang bisa dilakukan dengan waktu setengah jam...a uda lari"bolak-balik...a uda ngehargain mereka, tapi mereka yang ngundang kita g ngehargain sama sekali.... Mau kapan seseorang dipaksa tepat waktu kalo selalu ada alokasi waktu terlambat.
BT...padahal a bisa k warnet lebih lama, baca banyak info. A bisa ikut rapat lebih lama...a g usah lari"....
five minutes
cuma punya waktu lima menit di warnet ni...uuu...kangen! uda brapa lama g posting y? g baca milis juga..hix...=(
Hmm..a mau crita soal Pilkada Depok yang sangat ricuh. Jadi dahulu kala, hehe...beberapa bulan yang lalu, waktu kampanye dan pemilihan, KPUD Depok g mau ngasih tau hasil+pindah k Cibubur, trus beberapa hasil di TPS dibakar. Akhirnya setelah beberapa waktu, Nurmahmudi-Yuyun yang menang. Eh, lawannya, Badrul Kamal, g spakat dan g nrima hasilnya. Akhirnya dia ngerahin masa buat demo dengan isu Nurmahmudi korupsi, g pantes jadi walikota Depok. Hmmm...gagal rencananya, Badrul JKamal ngajuin gugatan dengan tuduhan penggelembungan suara oleh Nurmahmudi dan penggembosan suara miliknya. Dan tau g? Gugatannya dimenangkan sama PT Jabar! Lucunya lagi, hanya denagn asumsi, saksinya 20orang dari Badrul Kamal, 1 orang dari KPUD Depok, saksi dari Nurmahmudi g bole jadi saksi. Dan gugatan ini diputuskan lewat dari 14 hari batas sesuai UU. Dan 1 lagi, hakimnya ditengah"diganti bro! Ada apa y?
Trus, kemaren a demo di depan STPDN, meminta klarifikasi dan mernuntut Nurmahmudi segera diangkat jadi walikota, taunya mendagrinya kabur oy! Plat merah di mobil Mercinya diganti jadi plat item, yang nomernya B 15 SU...baru ngeh...itukan bacaannya bissu ya...pantes aja g brani ngomong. SBY aja yang presiden masih mau ngomonmg ama mahasiswa qo...ah...mendagri...pengecut!
Hmm..a mau crita soal Pilkada Depok yang sangat ricuh. Jadi dahulu kala, hehe...beberapa bulan yang lalu, waktu kampanye dan pemilihan, KPUD Depok g mau ngasih tau hasil+pindah k Cibubur, trus beberapa hasil di TPS dibakar. Akhirnya setelah beberapa waktu, Nurmahmudi-Yuyun yang menang. Eh, lawannya, Badrul Kamal, g spakat dan g nrima hasilnya. Akhirnya dia ngerahin masa buat demo dengan isu Nurmahmudi korupsi, g pantes jadi walikota Depok. Hmmm...gagal rencananya, Badrul JKamal ngajuin gugatan dengan tuduhan penggelembungan suara oleh Nurmahmudi dan penggembosan suara miliknya. Dan tau g? Gugatannya dimenangkan sama PT Jabar! Lucunya lagi, hanya denagn asumsi, saksinya 20orang dari Badrul Kamal, 1 orang dari KPUD Depok, saksi dari Nurmahmudi g bole jadi saksi. Dan gugatan ini diputuskan lewat dari 14 hari batas sesuai UU. Dan 1 lagi, hakimnya ditengah"diganti bro! Ada apa y?
Trus, kemaren a demo di depan STPDN, meminta klarifikasi dan mernuntut Nurmahmudi segera diangkat jadi walikota, taunya mendagrinya kabur oy! Plat merah di mobil Mercinya diganti jadi plat item, yang nomernya B 15 SU...baru ngeh...itukan bacaannya bissu ya...pantes aja g brani ngomong. SBY aja yang presiden masih mau ngomonmg ama mahasiswa qo...ah...mendagri...pengecut!
Subscribe to:
Posts (Atom)