Hiburan Gratis di Gedung Dewan

Diambil dari Liputan6.com

17/3/2005 05:39 — Sikap anggota F-PDIP yang menginginkan DPR mengeluarkan keputusan tegas menolak kenaikan harga BBM diakui lebih dikarenakan tuntutan rakyat. Kekisruhan dalam sidang paripurna dinilai hiburan gratis buat rakyat.
Liputan6.com, Jakarta: Palu Ketua DPR Agung Laksono baru saja diketuk ketika sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merangsek ke kursi pimpinan Dewan. "Jangan emosi, dong!" seorang anggota Dewan menyeletuk. Suasana rapat paripurna DPR, Rabu (16/3), memanas. Di depan para pimpinan Dewan, Mangara Siahaan, Effendi Simbolon dan sejumlah anggota F-PDIP lainnya, ngotot menolak keputusan pimpinan rapat untuk melakukan voting atas hasil rapat konsultasi pemimpin DPR dan pemimpin fraksi yang sudah berlangsung sebelumnya.Effendi cs mencak-mencak. Ditingkahi berbagai celetukan dari peserta, sejumlah anggota Dewan lainnya turut maju menengahi keributan. Yang terjadi jutsru saling tarik di antara mereka. Bahkan, sampai ada yang terjatuh segala [baca: Ricuh di Sidang Paripurna DPR].
Pilihan dalam voting adalah DPR langsung mengambil sikap dalam paripurna atau membahasnya lewat komisi Komisi VII, Komisi XI, dan Panitia Anggaran. Menurut anggota F-PDIP, Emir Moeis, sikap yang dilakukan fraksinya lebih didasari tuntutan rakyat yang tak menginginkan kenaikan harga BBM.Pasalnya, dia menambahkan, dua opsi yang disahkan hanyalah langkah sia-sia. Apalagi, opsi pertama yang mengembalikan persoalan kenaikan harga BBM ke komisi-komisi hanya akan bertele-tele. Padahal, yang dibutuhkan adalah sikap resmi DPR dalam menanggapi kenaikan harga BBM: menerima atau menolak. "Sudah banyak tuntutan dari rakyat," tegas, Emir dalam acara Topik Minggu Ini yang dipandu reporter SCTV Bayu Sutiyono di Studio Liputan 6, Rabu malam.
Aggota Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, yang hadir dalam dialog berpendapat lain. Menurut dia, sebenarnya dari awal sudah disepakati untuk mempermudah masalah ini. Dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi-fraksi, Selasa kemarin, semua sepakat setiap fraksi diminta mensosialisasikan kedua opsi ke masing-masing anggotanya. Jika sudah begitu, seharusnya anggota F-PDIP sudah dapat mengerti apa yang menjadi agenda sidang paripurna hari ini. Bukan lagi mempertanyakan kedua opsi tersebut.
Menanggapi hal ini, Emir menilai, kesepakatan tersebut bukanlah keputusan mutlak yang harus dijalani setiap anggota Dewan. Pasalnya, kesepakatan itu dibuat hanya para pemimpin fraksi. Belum lagi, kesepakatan dibuat dengan lobi-lobi tertentu. Tak heran, kesepakatan tersebut bukan murni disetujui para anggota Dewan. Terlebih lagi, waktu sosialisasi sangat mepet. Hanya sehari [baca: Paripurna DPR Dilanjutkan Rabu Ini].
Di ujung telepon, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Riswandha Imawan menilai kekisruhan yang terjadi dalam rapat paripurna justru memberi hiburan gratis pada rakyat. Terlepas dari itu, Riswandha menilai kisruhnya persidangan ini lebih dikarenakan dua hal. Sidang digelar tanpa agenda jelas, yakni berputar-putar dan sikap pemerintah yang memutuskan kenaikan harga BBM tanpa terlebih dahulu mengkonsultasikan ke anggota Dewan.Riwandha mengingatkan, sebenarnya para anggota Dewan tengah bermain-main dengan batas kesabaran rakyat. Ditakutkan, warga akan mengambil inisiatif sendiri mengingat anggota eksekutif dan legislatif yang dipilih mereka tak bisa memberi jaminan kesejahteraan. "Sudahlah kembali ke hati nurani," ujar Riswandha.
Hal senada diungkapkan pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Gazali. Menurut Effendi, yang perlu dilakukan anggota Dewan adalah menyelamatkan rakyat yang memiliki harapan tinggi pada Parlemen. Tapi, jika melihat kericuhan pada sidang paripurna siang tadi, justru akan melunturkan harapan rakyat.Memang, Effendi menambahkan, sikap ngotot yang diperlihatkan segelintir anggota Dewan menggambarkan kewajiban untuk berusaha memperjuangkan keyakinannya. Cuma di sisi lain, justru sikap tersebut memperlihatkan kecerdasan emosionalnya anggota Dewan yang rendah. Baik anggota Dewan yang menolak atau mendukung kedua opsi tersebut hanyalah mempersoalkan gengsi. "Tak ada fraksi yang bisa mengklaim ini sebagai suatu perjuangan," kata Effendi.
Pendapat lebih pedas datang dari pengamat politik tata negara dari UGM Denny Indrayana. Denny menilai apa yang dilakukan para anggota Dewan dalam sidang paripurna adalah jualan politik. Ini didasarkan pada sikap anggota F-PDIP yang menolak kenaikan harga BBM. Padahal, pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri, justru merekalah yang ngotot kenaikan itu harus dilakukan. Itulah sebabnya, Denny berharap, publik atau masyarakat harus bisa merekam dan mencerna untuk menentukan pilihannya pada pemilihan umum mendatang.Denny juga berpendapat, sikap ngotot yang diperlihatkan para anggota DPR yang menolak kenaikan harga BBM akan sia-sia. Soalnya, keputusan untuk menaikkan atau tidak harga BBM adalah hak preogratif presiden. Jika begitu, seharusnya anggota Dewan menempuh cara lain untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang kenaikan harga BBM. Misalnya, melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. "Mahkamah Konsitusi dan Mahkamah Agung bisa jadi wasit," kata Denny.
Baik Effendi dan Denny berharap, para anggota Dewan dalam persidangan yang membahas soal kepentingan rakyat pada masa mendatang lebih memperhatikan segala aspek. Salah satu di antaranya sikap sopan santun dalam bersidang. Sikap kekanak-kanakan atau mengandalkan fisik harus dihilangkan. "Harus bermain lebih cantik," ujar Effendi.(ORS)